Kabupaten Tangerang, Lipsus-Media.com — Kondisi rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius di tengah masyarakat. Salah satunya terlihat di “Kampung Kepuh RT 005/RW 003, Desa Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Kamis (01/10/2026).
Di lokasi tersebut, keluarga “Royatna”bersama istrinya, “Eem Suharsih”, dan kedua anak mereka, “Senoaji” serta “Shaena Arsita Rahayu”, menjalani kehidupan dengan kondisi rumah yang memprihatinkan.
Ruang tamu di rumah tersebut hanya berukuran sekitar “2 meter x 2 meter”, Ruangan yang sempit itu berada di bagian pinggir rumah dan berdekatan dengan kamar tidur, sehingga ruang gerak keluarga sangat terbatas.
Dalam kesehariannya, Royatna bekerja sebagai “pelayan di sebuah toko”, sementara sang istri, Eem Suharsih, mengurus rumah tangga dan kedua anak mereka.
Yang menjadi perhatian, berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada “Yonsori, SE atau Bang John, Ketua Harian LMPI Kabupaten Tangerang”, keluarga tersebut selama ini disebut “belum pernah menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan beras”.
Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan karena kebutuhan hidup keluarga harus tetap dipenuhi di tengah keterbatasan kondisi tempat tinggal dan penghasilan.
“Yonsori, SE (Bang John), Ketua Harian LMPI Kabupaten Tangerang”, meminta agar kondisi keluarga Royatna mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan, baik di tingkat desa, kecamatan maupun pemerintah daerah.
“Kami meminta kepada pihak pemangku kebijakan agar memperhatikan kondisi keluarga Bapak Royatna. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian,” ujar Yonsori, SE.
Menurutnya, keberadaan rumah tidak layak huni seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang berada dalam kondisi keterbatasan dapat memperoleh akses terhadap program bantuan yang memang diperuntukkan bagi warga yang memenuhi persyaratan.
“Kondisi keluarga Royatna menjadi gambaran bahwa persoalan RTLH dan akses bantuan sosial masih membutuhkan perhatian serta pendataan yang serius.” Harapannya, pemerintah terkait dapat turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan apakah keluarga tersebut memenuhi kriteria untuk mendapatkan program bantuan yang tersedia.
(Dedi K)
