TANGERANG, Lipsusnedia.com – Ratusan petani dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang menggeelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Senin (19/10/2026). Aksi long march ini bukan sekadar rutinitas, melainkan luapan amarah dan kekecewaan para petani yang lahannya terancam gagal panen akibat kekeringan parah.
Para petani yang berasal dari wilayah Tigaraksa, Jambe, Cisoka, Balaraja, dan Jayanti ini menuntut langkah konkret pemerintah daerah. Mereka menilai DPKP Kabupaten Tangerang sama sekali tidak hadir dalam mengatasi nasib petani yang sedang dilanda krisis air.
Aksi yang digawangi Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) ini berangkat dari kekecewaan mendalam. Pasalnya, pihak dinas disebut telah mengabaikan surat permintaan audiensi yang dilayangkan sebelumnya. Alasan “sibuk dengan berbagai kegiatan” yang dilontarkan pihak dinas sontak memantik kemarahan para aktivis dan petani.
Puncak ketegangan terjadi saat Kadis DPKP Kabupaten Tangerang, Ujang Sudiartono, justru menantang para aktivis untuk melakukan aksi unjuk rasa di muka umum jika merasa kurang puas dengan kinerja mereka. Tantangan tersebut langsung disambar para petani dengan menggelar demo besar-besaran hari ini.
“Sehubungan dengan adanya tantangan tersebut, akhirnya kami (GMPKP) bersepakat mengirimkan surat secara resmi untuk menggelar aksi demo ini, sesuai kutipan pernyataan Kadis DPKP Kabupaten Tangerang,” tegas Ahmad Suhud, Direktur Eksekutif Lembaga BP2A2N Banten.
Suhud membeberkan fakta miris di lapangan. Saat Pemerintah Pusat gencar mensosialisasikan program ketahanan pangan sebagai skala prioritas, ratusan hektar sawah di Kabupaten Tangerang justru mengering dan tak lagi bisa digarap.
“Di Tigaraksa, Jambe, Jayanti, Balaraja, sawah saat ini tak berfungsi. Lalu bagaimana dengan program ketahanan pangan, apa cukup dengan seremonial di Kecamatan Mauk dan Pakuhaji saja?” ujar Suhud kesal.
Bahkan, pantauan di Desa Cangkudu, wilayah Cisereh, Pematang, menunjukkan ratusan sawah mengering parah meski lokasinya tidak jauh dari saluran irigasi. Kondisi ini diperparah dengan dugaan penyelewengan anggaran. Suhud menyinggung adanya indikasi penerima manfaat fiktif dalam pengadaan anggaran sejak tahun 2024, 2025, hingga 2026 yang mendesak untuk dijelaskan ke publik.
Senada dengan Suhud, aktivis H. Alamsyah MK memberikan ultimatum keras. Jika aspirasi mereka tidak ditanggapi dengan baik, ratusan massa petani tidak segan-segan mengepung kantor DPKP Kabupaten Tangerang.
“Mana Pak Kadis DPKP, yang katanya tak gentar jika di-demo? Jangan asal sesumbar lebih memilih demo daripada audiensi. Nongol dong? Kami datang bersama para petani minta penjelasan atas pernyataan Anda. Jika tidak, kami akan kepung kantor Dinas Pertanian,” tandas Alamsyah.
Menyoroti persoalan klasik air ini, para petani mendesak DPKP untuk memiliki strategi dan langkah antisipasi yang terukur. Alih-alih sibuk dengan acara seremonial belaka, pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan kembali saluran-saluran air yang tersumbat serta menambah mesin pompanisasi untuk menyelamatkan lahan pertanian.
“Jangan malah sibuk seremonial belaka,” pungkasnya.
(Red)
